Gubernur Aceh Persoalkan Kontrak Gas Medco & PIM

Baca berita tentang penolakan gubernur terhadap kontrak gas antara Medco dan PT. Pupuk Iskandar Muda kok jadi buat resah ya? Seakan wilayah abu-abu udah menjadi abu-abu gelap. Kalo dalam kode warna dari lighten menjadi ke darken.

 

Sebenarnya pemikiran supply gas seperti ini bukan porsinya operator untuk memikirkannya, tapi baik secara langsung atau pun tidak pasti terpikir juga, ini kan menyangkut kelanjutan pekerjaan dan lahan mencari nafkah yang sekarang ini ada.

 

Dalam pernyataannya gubernur Irwandi menilai bahwa kesepakatan harga antara Medco dan PIM merugikan pemerintah daerah NAD, seperti yang dilansir oleh vivanews berikut :

 

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf mempersoalkan kontrak yang dibuat PT Medco Energi International Tbk dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkait pasokan gas dari Lapangan Blok A, Kabupaten Aceh Timur, NAD. Bahkan, Gubernur berniat untuk tidak memberikan rekomendasi atas perpanjangan kontrak tersebut.

 

Kontrak tersebut dinilai merugikan pemerintah daerah NAD. Sebab, harga gas yang disepakati Medco dan PIM sebesar US$ 5 per million metric British thermal unit (MMBTU), jauh lebih rendah dibandingkan harga gas di pasar internasional yang berkisar US$ 11 per MMBTU. Sesuai kontrak, pasokan gas sebanyak 110 juta kaki kubik mengalir ke pabrik PIM pada kuartal pertama 2010.

Menanggapi isu sensitif ini, Menko Perekonomian Hatta Rajasa turun tangan. "Untuk perpanjangan kontrak, harus ada rekomendasi dari Gubernur Aceh. Medco sudah dekati Gubernur Aceh, tapi Gubernur Aceh tidak tertarik dengan usulan Medco," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2010.

 
Menurut Gubernur Irwandi, dengan kontrak tersebut, NAD berpotensi kehilangan pendapatan US$ 30 - 50 juta per tahun. Pihaknya sempat menyarankan agar pasokan gas untuk PT PIM tidak diambil dari lapangan gas Blok A di Aceh Timur yang dikelola Medco, tapi diambilkan dari lapangan gas lain.

 
Selain itu pemerintah NAD juga menginginkan pembentukan BP Migas Aceh dengan ancaman pemerintah NAD tidak akan merekomendasikan perpanjangan kontrak Medco di blok A bila BP Migas belum terbentuk.

 

Mudah-mudahan dapat dicapai suatu kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang saling menguntungkan sehingga provit di aceh, khususnya PT. PIM dapat berjalan dengan normal kembali…. Amin…